Board Of Peace adalah sebuah badan internasional keamanan yang dari namanya terdengar meneduhkan. Dalam laporannya badan ini dibentuk dengan tujuan khusus untuk membangun Gaza yang porak poranda paska genosida yang dilakukan Israel selama 2 tahun sejak 7 Oktober 2023 hingga dicapainya genjata senjata pada 10 Oktober 2025 dan telah menewaskan lebih dari 67 ribu orang meninggal. Selanjutnya badan ini mengeluarkan piagam yang harus ditanda-tangani para kepala Negara sebagai tanda persetujuan kesediaan menjadi salah satu anggotanya. Termasuk yang dilakukan presiden kita Prabowo di Davos, Swiss pada Kamis (22/1/2026).
Sayangnya pencetus lahirnya badan ini adalah Donald Trump, presiden AS sekutu dekat Israel yang selama ini selalu memveto apapun yang berhubungan dengan keselamatan dan kemerdekaan Palestina. Aneh bukan??? Apalagi ditengah genjatan senjata yang hampir setiap hari selama 3 bulan tersebut selalu dilanggar Israel hingga menambah korban meningkat menjadi lebih dari 70 ribu korban meninggal !!.
Tak dapat dipungkiri orang no 1 AS ini memang suka sekali melakukan hal-hal kontroversial. Penculikan Nicolas Meduro, presiden Venezuela, di kediamannya di Caracas ibu kotaVenezuela ini terjadi pada 3 Januari 2026 lalu. Tragedi yang menelan korban tewas 83 orang, termasuk 47 pasukan keamanan presiden ini benar-benar telah melanggar kedaulatan sebuah Negara merdeka.
Pada saat yang sama, Trump juga melontarkan ancaman serupa kepada Gustavo Petro, presiden Kolombia yang selama puluhan tahun dikenal sebagai sekutu dekat dalam perang melawan narkotika. Berkali-kali Trump juga mengungkapkan keinginan menggebunya membeli paksa Green Land, pulau terbesar di dunia milik Canada, tetangga terdekatnya, yang subur dan kaya sumber daya alam.
Belum lagi ancamannya presiden AS tersebut untuk campur tangan di Iran dengan dalih persoalan nuklir dan tuduhan mengenai penindasan mematikan terhadap demonstran padahal belum terbukti benar. Disamping itu Trump juga membuat keputusan kenaikan tarif import barang dari Negara lain yang membuat banyak negara terbelalak karena dinilai memberatkan.
Di dalam negri ulah Trump juga membuat rakyatnya gelisah, diantaranya berkenaan dengan harga-harga yang terus naik dan masalah keimigrasian. Beberapa waktu lalu petugas imigrasi telah menembak mati 2 orang warganya serta menangkap seorang bocah imigran usia 5 tahun yang akhirnya memicu demonstrasi besar-besaran di negri paman Sam tersebut. Dan untuk yang kesekian kalinya isu pemakzulan Trump berkembang.
Isu mengenai kondisi kejiwaan Donald Trump telah beredar beberapa saat setelah ia dilantik menjadi presiden Amerika Serikat. Sedikitnya ada 10 hal terungkap dalam buku berjudul “Fire and Fury: Inside the Trump White House”, karya jurnalis Michael Wolff. Terakhir, pada acara penghargaan musik Grammy Awards, sejumlah artis mengenakan pin anti-ICE (Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS). Sementara beberapa pemenang penghargaan di atas panggung secara terbuka mengkritik berbagai kebijakan dan prilaku presiden mereka.
Termasuk host acara bergengsi tersebut, yang melontarkan lelucon yang menyinggung hubungan Trump dengan Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein adalah seorang milyarder sekaligus pelaku perdagangan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang mengguncang Amerika Serikat dan menarik perhatian dunia karena banyak melibatkan tokoh ternama. Akibatnya Trumppun mengancam akan mengejar host acara tersebut agar mempertanggung-jawabkan lelucon yang ia anggap tidak benar.
Kembali pada isu Palestina, Gaza khususnya. Pada Ahad (31/8/2025) surat kabar terkenal AS, Washington Post, melaporkan adanya proposal “Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust”, atau GREAT, yang berisi tentang rencana gila Trump untuk menyulap Jalur Gaza menjadi pusat wisata.
Dalam proposal setebal 38 halaman tersebut disebutkan ia akan mengelola Gaza selama setidaknya 10 tahun, membangunnya kembali menjadi resor wisata dan pusat manufaktur. Dan bahwa warga Gaza akan ditawarkan iming-iming US$5.000 ( setara Rp82 juta ) untuk keluar dari Gaza secara sukarela dan akan dirancang agar terlihat seperti “sukarela”.
Sebagai imbalan, Israel bakal mendapatkan sebagian Tepi Barat dimana berdiri di dalamnya Masjidil Aqsho, masjid ke 3 tersuci umat Islam. Dan memang saat ini pemerintah Israel telah mengeluarkan berbagai peraturan yang menandakan pencaplokan Tepi Barat sedang berlangsung. Itu sebabnya penyerbuan tentara Israel ke banyak kota di Tepi Barat terus meningkat.
Rencana tersebut amat sangat sejalan dengan seruan Trump pada Mei 2025 yang menyebut akan membuat Gaza jadi resor mewah Riviera Timur Tengah. Hebatnya lagi, rencana tersebut digadang-gadang akan menghasilkan keuntungan tanpa menggunakan dana pemerintah AS. Dengan demikian tak perlu kita heran mengapa tiap peserta piagam Board of Peace buatan Trump diminta membayar 17 triyun rupiah !
Tentu saja hal tersebut memicu protes banyak orang dan pihak di Indonesia termasuk MUI dan banyak tokoh-tokoh penting seperti diplomat Dino Patti Jalal yang meminta Prabowo agar tidak memenuhinya. Masalahnya tidak hanya iuran sebesar itu, apalagi saat ini dengan banyaknya bencana yang menimpa negri ini. Tapi juga siapa sebenarnya yang akan menikmati uang yang akan digunakan untuk membangun Gaza tersebut, betulkah rakyat Gaza??? Benarkah kota ala Barat modern dimana gedung pencakar langit bertebaran, pantai yang tadinya tenang dan damai disulap menjadi dengan resor yang dijejali bule-bule berbikini akan membuat rakyat Gaza senang dan bahagia??
Jika memang demikian impian mereka mengapa mereka rela berperang mati-matian mengorbankan begitu banyak anggota keluarga, rumah, sekolah,masjid, rumah sakit, kantor dll hancur lebur demi mempertahankan tanah air mereka?? Gaza adalah tanah milik bangsa Palestina. Mengapa tiba-tiba ada orang asing masuk, seenaknya membuat rencana pembangunannya lalu mengajak orang lain untuk berpartisipasi, bahkan ikut saweran tanpa pihak tuan rumah dilibatkan??
Bukankah saat ini genjata senjata tahap ke 2 sedang berlangsung, ntah gencatan senjata yang keberapa dalam 2 tahun terakhir ini. Tahap yang semestinya pemerintahan transisi sedang dibentuk. Hamas yang telah memerintah wilayah tersebut sejak 2007 bahkan sudah bersedia menyerahkan kekuasaan kepada Otoritas Palestina yang selama ini mengelola Tepi Barat, namun setelah mengalami reformasi nanti. Meski Hamas tidak bersedia menyerahkan senjata sebelum pemerintahan Palestina benar-benar terbentuk demi mengantisipasi hal-hal yang tidak dinginkan. Sesuatu yang sangat wajar mengingat Israel yang terbukti sering melanggar janji dan memang jelas-jelas berniat mencaplok tanah Palestina secara keseluruhan.
Menjelang genjatan senjata 10 Oktober 2025 lalu, Israel “baru” menguasai 53 % tanah Gaza. Tapi karena tekanan dunia Netanyahu terpaksa menerima genjatan senjata, disamping memang Israel telah kehabisan tenaga menghadapi perlawanan sengit Hamas dan fraksi-fraksinya. Dalam perjanjian genjata senjata yang ditanda-tangani AS, Qatar dan Turki juga disebutkan tidak akan ada warga Palestina yang akan dipaksa meninggalkan Gaza, mereka yang ingin pergi akan bebas kembali. Namun bukti di lapangan berkata sebaliknya. Israel terus melakukan pelanggaran serius. Tampak jelas bahwa BoP buatan Trump yang muncul tak lama setelah genjatan senjata itu sejatinya adalah lanjutan usaha Israel untuk merebut tanah Gaza yang tersisa, tanpa harus berperang. Ironisnya bahkan dibantu negara-negara Muslim yang ikut menanda-tanganinya.
Tak heran bila kemudian Negara-negara Barat sekutu AS menolak bergabung dalam badan tesebut dengan alasan rakyat Palestina berhak menentukan nasibnya sendiri bukan didikte pihak lain. Alasan yang sama dengan Negara tetangga kita, Malaysia, yang menolak bergabung. Hal yang sungguh patut diacungi jempol. Lebih lanjut Negara-negara yang menolak begabung tersebut juga mengganggap bahwa BoP mengangkangi PBB. Meski PBB sendiri selama ini tidak berdaya menghadapi ulah Israel yang selalu didukung AS. Saat ini hanya AS satu-satunya Negara pemegang veto yang memveto kemerdekaan Palestina. Inggris belakangan mendukung kemerdekaan Palestina. Sementara PM Israel Netanyahu berkali-kali terang-terangan menolak mentah-mentah. Anehnya lagi Israel masuk sebagai anggota BoP, sedangkan Palestina tidak.
Sungguh miris mendengar presiden kita dengan lantang dan percaya diri malah berpidato di depan majlis internasional bahwa Israel harus dilindungi bila Palestina ingin mendapatkan kemerdekaannya. Bahkan hingga dua kali hal tersebut disampaikan dalam forum internasional yang sudah barang tentu langsung mendapat pujian dari Trump maupun Netanyahu.
Menyadari gelombang protes banyak pihak, Prabowopun segera mengundang sejumlah ormas dan tokoh yang tidak setuju dengan tindakannya tersebut. Hasilnya, usai pertemuan menteri agama Nasaruddin Umar yang sebelumnya menjabat imam besar Istiqlal dan pernah menghebohkan umat karena kedekatannya dengan Israel mengumumkan bahwa 16 ormas termasuk MUI, Muhammadiyah dan NU telah merubah pendirian menjadi setuju meski dengan opsi harus dapat keluar bisa ternyata tidak sesuai tujuan utama yaitu kemerdekaan Palestina. Nasaruddin bahkan berani menyamakan tindakan Prabowo tersebut dengan perjanjian Hudaibbiyah yang tentu saja membuat umat geleng-geleng kepala.
Sontak Muhammad Gaza seorang ustad muda yang konsiten berjuang untuk Palestina dan sempat lama tinggal di Gaza bahkan menikahi gadis setempat mengingatkan adanya upaya adu domba rakyat Indonesia antara yang pro dan kontra BoP. Dan ini sudah terbukti dengan dibullynya ustad Felix Siaw, ustad yang sejak awal konsisten membela Palestina. Untuk diingat, di negri yang katanya mayoritas Muslim ini Yahudi pesek memang cukup banyak.
Syukur Alhamdulillah berita terbaru mengabarkan bahwa Muhammadiyah meminta pemerintah untuk menunda keanggotaan di BoP. Ini dikemukakan setelah mempelajari lebih dalam isi BoP yaitu bahwa Trump adalah ketua BoP seumur hidup dan hanya ia satu-satunya pemegang hak veto. Semoga ormas lain segera menyusul dan Prabowo mau mendengar sebelum terlanjur mengirimkan sekitar 8000 pasukan TNI ke Jalur ke Gaza sebagai bagian dari ISF (Pasukan Stabilisasi Internasional) di bawah payung BoP. Pimpinan Hamaspun segera mengingatkan bahwa setiap pasukan internasional harus berpegang pada peran netral di perbatasan dan tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau menjadi pengganti pendudukan Israel.
“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya”. ( Terjemah QS. Ali Imron (3):54).
Wallahu’alam bi shawwab.
Jakarta, 12 Februari 2026/ 24 Sya’ban 1447H.
Vien AM.
Sampaikan Walau Hanya Satu Ayat 