Umat Islam kembali harus mengelus dada. Pasalnya yaitu keinginan Jokowi untuk menggunakan dana haji milik umat Islam yang jumlahnya trilyunan itu, untuk mempercepat pembangunan.
“Ini sebuah potensi yang sangat besar. Kurang lebih ada Rp80 sampai Rp90 triliun. Jumlahnya triliun, bukan miliar, Rp 93 triliun yang ini kalau dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang besar, juga akan mempercepat pembangunan negara kita,” kata Jokowi dalam sambutannya di peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan peresmian pembukaan Silatnas Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Di luar pro kontra, setuju tidak dan halal tidaknya dana haji dimanfaatkan untuk pembangunan negara, yang jelas umat Islam merasa sakit hati. Bagaimana mungkin dana yang dikumpulkan secara susah payah sedikit demi sedikit oleh sebagian umat yang bermimpi ingin menunaikan rukun Islam ke 5 itu bakal digunakan untuk sesuatu yang bukan tujuannya. Sementara pemerintah selama ini dirasa tidak adil memperlakukan umat Islam.
Kita bisa melihat sendiri bagaimana sikap dan prilaku pemerintah paska gagalnya Ahok dalam pilkada yang baru lalu. Kegagalan mantan gubernur DKI yang naik jabatan lantaran Jokowi terpilih menjadi RI1 itu sebenarnya banyak disebabkan lisannya sendiri yang mengutak-atik ayat suci Al-Quranul Karim. Ialah yang memprovokasi kemarahan umat Islam, bagaikan membangunkan singa tidur yang selama ini tidak begitu memperdulikan ayat-ayat kepemimpinan yang sudah ada sejak 15 abad silam.
Ironisnya, pemerintah malah menyalahkan para ulama, tokoh dan mereka yang ikut dalam demo ABI ( Aksi Bela Islam) meskipun demo tersebut terbukti berjalan rapi dan santun. Maka sejak itulah dimulai kriminalisasi para ulama dan tokoh ABI, pemblokiran situs-situs Islam dll. Mereka tak henti-hentinya difitnah dengan segala macam tudingan, seperti makar, anti Pancasila, anti NKRI, Islam radikal dll. Mereka ini juga dibenturkan dengan umat agama lain, dituduh intoleran dll. Sesama umat Islam akhirnya saling menjelekkan dan saling tuduh. Inilah tehnik adu domba sesama Muslim yang benar-benar keji dan merusak persaudaraan Islam yang sejatinya merupakan kekuatan yang maha dasyat.
“Perumpamaan orang Islam yang saling mengasihi dan mencintai satu sama lain adalah ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dan tidak bisa tidur ”. (HR.Bukhori).
Terakhir adalah pembubaran HTI dengan alasan makar. FPI beserta 14 ormas lainnya adalah target selanjutnya. Sementara ormas yang jelas-jelas telah mengancam ulama bahkan ada ormas di Papua yang berani mengibarkan bendera Israel bebas dari ancaman pembubaran.
Anehnya lagi, pegawai negri yang dicurigai pernah mendukung kegiatan HTI yang diperkirakan mempunyai anggota dan partisan puluhan ribu orang itu diancam untuk segera mengundurkan diri dari instansi dimana mereka bekerja. Padahal organisasi tersebut selama itu telah mengantongi izin resmi dari pemerintah, dan baru dibubarkan belum lama ini.
Dapat dibayangkan bagaimana kesal dan kecewanya umat Islam diperlakukan seperti itu. Belum lagi ancaman menkeu Sri Mulyani “ Pilih potong gaji pns atau hutang??”.
http://www.gemarakyat.id/menkeu-pilih-utang-atau-gaji-pns-dipotong/
Sebegitu mendesaknyakah keadaan keuangan repubik kita tercinta ini?? Bukankah tugas negara untuk mensejahterakan dan melindungi kepentingan rakyat? Mengapa harus dana haji milik rakyat atau gaji pegawai negri, bukannya gaji atau tunjangan istimewa para pejabat negara yang suka korupsi atau anggaran pejabat yang tidak/kurang penting, seperti pesawat kepresidenan yang super mewah itu misalnya??? Atau kejarlah para koruptor kelas kakap seperti mereka yang merampok dana BLBI yang jumlahnya trilyunan itu.
Bagaimana pula dengan tax amnesty yang merupakan ide Sri Mulyani dan menurutnya bisa untuk menjerat dan mendapatkan dana segar para konglomerat yang diamankan di bank-bank internasonal. Khususnya konglomerat kelas wahid keturunan Cina yang tak dapat dipungkiri memang lihai dalam berbisnis.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa hampir semua bisnis dan ekonomi negri ini berada dalam cengkeraman 9 taipan tersebut. Hampir semua mega proyek mulai dari pembangunan perumahan, gedung perkantoran, mall hingga pembangunan jalan, jembatan dan proyek pembangkit listrik & energy, merekalah yang memegang kendali.
Tengoklah proyek raksasa pembangunan kota baru Meikarta di Bekasi yang di targetkan akan menjadi saingan Jakarta. Proyek Lippo grup milik James Riyadi bernilai ratusan trilyun ini berencana membangun ratusan pencakar langit yang dibangun sekaligus, meski sebenarnya belum mendapatkan izin resmi dari pemda. Tak dapat dibayangkan berapa besarnya asset dan kekayaan mereka.
http://katadata.co.id/berita/2017/08/02/deddy-mizwar-minta-lippo-hentikan-sementara-proyek-meikarta
http://stabilitas.co.id/home/detail/menguatnya-cengkeraman-sang-naga
Juga bukan rahasia demi nafsu mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara lain maka pemerintahpun nekad berhutang. Ntah berapa besar tepatnya, kepada siapa saja, bagaimana dan kapan hutang tersebut bakal lunas. Apakah semua itu tidak diperhitungkan lebih dahulu?? Tidak adakah standard prioritas mana yang harus didahulukan, yang lebih pro rakyat kecil, selain untuk mengurangi resiko mangkraknya pembangunan?? Atau mungkinkah ada tekanan dari pihak lain hingga pemerintah tidak berani menolak si pemberi hutang??
Yang pasti dengan hutang yang demikian besarnya tak heran bila akhirnya sang pemberi hutangpun dengan mudah ikut masuk ke dalam percaturan politik dan ikut menentukan arah kepemimpinan negri kita tercinta Indonesia. Negri yang katanya menyimpan kekayaan besar yang terpendam ntah dimana.
Padahal Islam yang merupakan ajaran dan agama mayoritas penduduk Indonesia, sejak awal telah melarang kebiasaan buruk berhutang. Tangan di atas ( memberi) lebih baik dari tangan di bawah ( meminta/hutang).
“Berhati-hati kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkn kehinaan di siang hari”.(HR Al-Baihaqi).
Kasus Srilanka di bawah amat sangat patut menjadi renungan kita. Relakah kita bila suatu hari nanti kita mengalami hal serupa???
http://www.beritaislam24h.info/2017/07/tak-bisa-bayar-utang-sri-lanka-lepas.html
Kembali kepada rencana pemerintah untuk memanfaatkan dana haji milik umat Islam yang jumlahnya trilyunan itu. Islam tidak pernah memisahkan masalah keagamaan dengan kenegaraan. Hal yang menjadi momok menakutkan rezim Jokowi, yang menginginkan agar agama tidak di campur-adukkan dengan politik. Rezim yang alergi terhadap bendera tauhid dan kata “ kekhalifahan” hingga harus mengeluarkan perppu pembubaran ormas seperti HTI itu ternyata kini menginginkan dana haji milik umat Islam. Alasannya untuk biaya infrastruktur.
Bukankah Cina dan Arab Saudi baru saja menggelontorkan pinjaman trilyunan rupiah?? Tidak cukupkah semua itu?? Apa jangan-jangan sudah menguap ntah kemana seperti biasa ???
Dan lagi betulkah dana tersebut untuk biaya infrastruktur, infrastruktur apa, yang mana? Apakah ada kaitannya dengan tujuan utama tabungan haji, perbaikan fasilitas pondokan dan transport di Mekah dan Madinah, misalnya. Karena selama ini kedua fasilitas tersebut kalah jauh dengan apa yang didapat jamaah haji Malaysia.
Bila saja penduduk negri mayoritas Islam, dimana pejabat negara termasuk presiden disumpah dibawah kitab suci Al-Quran, mau sedikit saja memahami makna “ Masuklah kedalam Islam secara kaffah”, masalah hutang sebenarnya tidak akan menjadi masalah besar.
Adalah Baitul maal yang berdiri pada zaman nabi dan juga para khalifah. Di dalam lembaga ini tersimpan semua dana rakyat termasuk harta pampasan perang, zakat, infak, sodaqoh, wakaf dan lain-lain. Dengan mengelola dana itulah para pemimpin ketika itu berhasil mensejahterakan rakyat tanpa adanya riba seperti bunga, bahkan tanpa harus berhutang kepada siapapun. Itulah zaman keemasan Islam yang tidak dapat dipungkiri sejarah. Mereka benar-benar berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus tergantung negara/pihak lain.
Selama 8 abad Islam dibawah para khalifah berhasil menguasai dunia dalam segala hal baik ekonomi, pembangunan, seni budaya dll. Termasuk kebebasan dalam beragama. Jadi sungguh tidak benar apa yang dikatakan politikus Partai Nasdem yang menuduh sistim khilafah akan memaksa semua orang shalat, berjilbab dll. Berikut pengakuan seorang pemuka Katolik tentang Aceh yang sejak beberapa tahun ini telah menegakkan syariat.
http://www.planetmuslim.id/2017/01/pemuka-agama-katolik-di-aceh-syariat.html?m=1
“Untukmu agamamu dan untukku agamaku”. (TerjemahQS.Al-Kafirun(109):6).
Para pemimpin terutama di zaman kekhalifahan yang 4, tidak hanya menunjukkan keberhasilan yang sifatnya duniawi seperti yang dicapai Barat saat ini. Tetapi juga keberhasilan ukhrowi. Ketakwaan mereka kepada Sang Khalik benar-benar patut diacungi jempol. Demikian pula rakyatnya. Karena pemimpin sejatinya adalah panutan yang harus ditiru.
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.( Terjemah QS. At-Taubah (9);23).
Jadi tak perlu heran bila sekarang ini sebagian besar umat Islam keberatan dana haji yang mereka tabung selama bertahun-tahun dan dicicil sedikit demi sedikit itu akan digunakan pemerintah. Meski kabarnya MUI menyetujui rencana tersebut, tampaknya tidak akan mudah membujuk para pemilik dana haji agar ridho menyerahkan tabungan mereka. Apalagi untuk meyakinkan bahwa dana mereka akan aman, tidak dikorupsi serta dijamin tidak akan mengganggu jadwal keberangkatan mereka.
Wallahu’alam bish shawwab.
Jakarta, 6 Agustus 2017.
Vien AM.
Sampaikan Walau Hanya Satu Ayat 
Leave a Reply