Sampaikan Walau Hanya Satu Ayat

Selasa 17 Oktober 2017 Anies Bawesdan dan Sandiaga Uno resmi menjabat sebagai gubernur dan wagub DKI Jakarta. Ironisnya, hanya selang beberapa jam setelah pelantikan, sebuah ormas sayap PDIP berencana melaporkan Anies ke polisi. Hal ini disebabkan kata pribumi yang digunakan dalam pidato perdana sang gubernur. Alasannya kata yang dianggap berbau rasis ini telah dilarang penggunaannya dalam Inpres Nomor 26 tahun 1998.

Padahal bahkan Jokowi, Yusuf Kalla dan mentri Susipun pernah menggunakan kata tersebut. Tapi mereka tidak mempermasalahkannya. Lucunya lagi, setelah heboh pidato Anies, berita pernyataan Jokowipun segera di edit.

http://nusantarakini.com/2017/10/17/pengeditan-berita-tentang-jokowi-yang-juga-sebut-pribumi/

https://www.gemarakyat.id/ini-jejak-digital-megawati-dan-jokowi-juga-gunakan-istilah-pribumi/

https://www.kaskus.co.id/thread/59e573901854f702488b4567/menteri-susi-pemerintah-akan-bangun-konglomerasi-pribumi/

Lagi pula bila kita cermati, kata pribumi digunakan Anies untuk menunjuk pada situasi masa penjajahan kolonial, yaitu pertempuran merebut kemerdekaan antara bangsa Indonesia ( pribumi) melawan penjajah.  Perlu mendapat catatan, Anies yang berhasil memperkenalkan program “ Indonesia Mengajar” itu adalah wni keturunan Arab yang lahir dan dibesarkan di Indonesia. Kata pribumi yang digunakan Anies dalam pidatonya, sejatinya justru menjadi bukti bahwa sang gubernur baru ini tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah non pribumi. Maklum sang ayah yaitu Abdurrahman Bawesdan yang dilahirkan di Surabaya itu adalah seorang  nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, sekaligus sastrawan Indonesia.

Abdurrahman Baswedan bahkan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir, Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Anggota Parlemen, dan Anggota Dewan Konstituante. Ia adalah salah satu diplomat pertama Indonesia, dan berhasil mendapatkan pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Republik Indonesia yaitu dari Mesir.

https://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Baswedan

Tapi ya begitulah, tampaknya tidak mudah meninggalkan jejak perseteruan pilkada DKI beberapa waktu lalu.  Kekalahan Ahok yang notabene wni keturunan Cina alias non pribumi tampak jelas masih mengganjal partai pendukung dan simpatisannya. Jadi apapun yang dilakukan dan dikatakan Anies maupun Sandi kelihatannya tidak akan mampu memuaskan mereka.

Padahal substansi dari pidato Anies pada pelantikan tersebut sangatlah dalam. Selain memperlihatkan ciri sebagai seorang Muslim bahwa jabatan adalah amanah, juga memperlihatkan kepedulian yang tinggi terhadap keadilan bagi seluruh warga. Tentu kita semua mahfum bahwa kekayaan dan keadilan saat ini sangat timpang. Hampir semua sektor penting dipegang dan dikendalikan segelintir orang/pihak, termasuk tanah, real estate, supermarket bahkan minimarket sekalipun. Inilah yang tidak diinginkan sang gubernur terjadi.

“ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.  … … “. ( Terjemah QS. Al-Hasyr (59):7).

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160915175459-20-158611/komnas-ham-minta-negara-ambil-tanah-yang-dikuasai-konglomerat/

Saya jadi teringat pada ucapan seorang pensiunan jendral pada suatu pertemuan yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Waktu itu yang sedang dibahas adalah maraknya isu kembalinya PKI. Secara singkat ia menjabarkan bahwa Indonesia diincar pihak asing karena Indonesia selain negara yang kaya sumber alam juga terletak di posisi yang strategis, yaitu penghubung antara Asia dan Australia. Paling tidak ada 2 kekuatan yang memperebutkan Indonesia, yaitu Amerika Serikat dan Cina.

Salah satu bukti dominasi Amerika Serikat di Indonesia yang terbesar adalah keberadaan Freeport. Perusahaan tambang raksasa terbesar di dunia ini terletak di Mimika, bumi Papua. Amerika Serikat yang telah mengelola perusahaan tambang emas, perak dan tembaga sejak tahun 1967, dan telah menjadikannya sumber kekayaan mereka, sudah pasti tidak akan mau melepaskan cengkeramannya yang harusnya berakhir pada tahun 2021 mendatang. Banyak pihak berpendapat, penguasaan AS terhadap sumber alam tambang ini tidak jauh beda dengan VOC yang dimasa lalu menjajah negri kita tercinta melalui rempah-rempah.

https://www.kaskus.co.id/thread/50af524d20d719b14900006b/freeport-adalah-voc-masa-kini/

Lain halnya dengan Cina. Hubungan ekonomi dan politik dengan negara komunis yang belakangan mengklaim sebagai sosialis kapitalis ini baru resmi dilakukan di era pemerintahan Jokowi. Kerja sama ini dimulai dengan adanya kunjungan kenegaraan Jokowi ke Beijing pada awal tahun 2015 atas undangan Presiden Cina, Xi Jinping.

Dalam perjanjian tersebut, antara lain disebutkan bahwa kedua negara mendorong kerja sama antar BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada Cina untuk menggarap proyek infrastruktur. Di antaranya: membangun 24 pelabuhan, 15 bandara, dan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Mega Watt. Ditambah lagi, pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang hampir seluruh dananya dari Cina.

Model investasi yang ditawarkan oleh Cina menggunakan prinsip “Turnkey Project Management”. Model ini adalah sebuah bentuk investasi yang ditawarkan dan disyaratkan oleh Cina kepada negara peminta dengan “sistem satu paket,” artinya: mulai top management, pendanaan, materiil dan mesin, tenaga ahli, hingga metode dan tenaga (kuli) kasarnya di datangkan dari Cina.

Tak pelak, ekspansi Cina ke Indonesia baik dari sisi hutang, investasi, dan tenaga kerja dua tahun terakhir ini menjadi semakin masif. Peningkatan jumlah tenaga kerja Cina juga ditopang dari kebijakan pemerintah yang lebih terbuka terhadap pekerja asing. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2015 terhadap revisi Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing adalah contohnya. Aturan ini sempat menuai kontroversi karena ketentuan pekerja asing tidak wajib berbahasa Indonesia bila mencari nafkah di Indonesia.

https://nusantara.news/sejarah-dominasi-etnis-cina-di-indonesia/

Namun dominasi Cina di negri tercinta ini sebenarnya telah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu melalui etnis Cina yang telah beranak pinak sejak ratusan tahun lalu. Dominasi tersebut baik dalam politik ( meski bukan politik praktis) maupun ekonomi yang telah terjadi sejak zaman VOC.

Tingkat ekonomi etnis Cina sebelum kedatangan VOC tidak beda dengan tingkat ekonomi pribumi. Namun hal tersebut berubah sejak penjajah Belanda memperlakukan etnis Cina secara khusus. Selain secara ekonomi mereka juga diberi posisi dalam pemerintahan. Tak heran bila kemudian mereka lebih berpihak kepada penjajah dari pada memperjuangkan kemerdekaan.

Milisi bersenjata “Pao An Tui” adalah contohnya. Mereka ini dilatih dan dipersenjatai oleh tentara Belanda (KNIL) sehingga pada masa perang kemerdekaan pasukan ini tidak berpihak kepada republik.

Hal tersebut terus berlanjut pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, dengan bermunculannya para cukong yang notabene adalah orang-orang Cina konglomerat yang menguasai berbagai sektor perdagangan. Hal ini tentu saja mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial yang makin lama makin tajam. Parahnya lagi saking kuatnya pengaruh mereka, para taipan ini bahkan mampu mempengaruhi kebijaksanaan politik negri kita tercinta!

Di era pemerintahan Jokowi saat ini, dominasi etnis Cina dalam ekonomi nasional, utamanya dalam pembangunan megaproyek, semakin kuat. Salah satunya pembangunan reklamasi teluk Jakarta dan Meikarta. Kedua proyek raksasa ini disokong para taipan etnis Cina, diantaranya adalah James Riyadi, Jacob Soetoyo, Tahir, Anthony Salim dan Tommy Winata yang juga dikenal dengan sebutan 9 naga.

http://berita360.com/9-naga-taipan-paling-berpengaruh-di-indonesia/

 “Semoga saja tidak ada Sukanta Tanoto lain”, ujar sang pensiunan jendral sedikit geram.

Sukanta Tanoto adalah seorang konglomerat Cina yang pernah mengatakan bahwa Indonesia adalah bapak angkat sementara Cina adalah bapak kandungnya.

https://www.kaskus.co.id/thread/57c435bf98e31b72178b456a/soal-indonesia-bapak-angkat-dan-china-bapak-kandung-dpr-kecam-taipan-sukanto-tanoto/

Rezim Jokowi secara resmi juga telah meminta Jack Ma menjadi penasehat e-commerce Indonesia. Jack Ma, yang lagi-lagi adalah orang Cina, adalah milyarder pendiri Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Cina.

http://tekno.kompas.com/read/2017/08/23/09063567/jack-ma-resmi-jadi-penasihat-e-commerce-indonesia

Pak pensiunan jendral tersebut juga sempat mengingatkan betapa kuatnya pengaruh psikologis antar pimpinan suatu negara. Contohnya presiden Sukarno, yang pada tahun 1956 dulu tiba-tiba mencetuskan konsep politik Nasakom ( Nasionalis Agama Komunis). Kedekatan hubungan presiden pertama RI ini dengan para presiden ke 3 negara sosialis komunis Cina, Rusia dan Yugoslavia tidak dapat diabaikan begitu saja. Tragedi mengerikan G30S PKI adalah buahnya.

Begitu juga dengan fenomena hari ini, dimana para keluarga dan simpatisan PKI telah berani menampakkan jati diri mereka secara terbuka. Hal ini dimulai pada November 2015 melalui Dewan Tribunal Den Hag, Belanda. Mereka menuntut pemerintah agar mau meminta maaf dan merehabilitasi bahwa mereka tidak bersalah. Hal tersebut terus berlanjut dengan keberanian mereka membuat berbagai simposium dan menerbitkan buku, “ Aku Bangga Menjadi Anak PKI”, dll. Ada apa gerangan ??

Selain Amerika Serikat dan Cina, pak pensiunan jendral sebenarnya juga menyebut Arab sebagai salah satu pihak yang ingin menguasai Indonesia, yaitu dengan Khalifah Islamiyahnya. Namun begitu ia menyebut Habib Riziek sebagai dalangnya, saya langsung tidak mempercayai pernyataan tersebut. Mengapa??

Ayah dan ibu Habib Riziek adalah orang Betawi keturunan Hadramaut (Yaman).  Ibunya bahkan sepupu dari pendekar Betawi, Si Pitung. Pada tahun 1937, Habib Husein, ayah Habib bersama beberapa temannya mendirikan Gerakan Pandu Arab Indonesia dengan tujuan agar para pemuda keturunan Arab bersatu mengabdi pada bangsa melalui bidang kepanduan. Gerakan kepanduan ini merupakan cikal bakal Pandu Islam Indonesia (PII).

Habib Husein juga pernah ditahan tentara Belanda dan divonis hukuman mati. Itu terjadi karena ia sering kedapatan memberikan makanan dan pakaian kepada para pejuang yang bergerilya di sekitar Jakarta. Waktu ia bekerja di bagian logistik Rode Kruis (sekarang Palang Merah Indonesia). Beruntung ia berhasil kabur meski sempat tertembak di bagian belakang.

Sementara Habib Rizieq yang merupakan pimpinan tertinggi FPI kiprahnya sudah banyak diketahui umum. Meski tidak sedikit orang yang memusuhinya, namun keberpihakannya kepada rakyat kecil tidak dapat dipungkiri. Pilihannya untuk berjihad melawan kemungkaran yang makin hari makin memprihatinkan ibu kota, juga perlawanannya sengitnya terhadap komunisme, jelas tidak ada hubungannya dengan dominasi Arab ataupun Khalifah Islamiyah sebagaimana tudingan pak jendral. Tapi lebih karena memenuhi perintah Tuhannya.

“… dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”. ( Terjemah QS. Lukman(31):17).

Disamping itu keterlibatannya pada tragedi Poso dan Ambon tahun 1999 yang sangat mengenaskan dan menyebabkan meninggalnya 2000 Muslim itu sudah cukup membuktikan betapa pedulinya Riziek pada nasib bangsa ini.

http://dewisaladin.blogspot.co.id/2011/09/tragedi-poso.html

Singkat kata, heboh pidato Anies Bawesdan beberapa waktu lalu hanyalah mengada-ada.  Rasa cinta dan rasa memiliki bangsa inilah yang membuat Anies menggunakan kata pribumi, untuk memancing dan menggugah rasa kebangsaan warganya agar bisa mandiri, tidak bergantung kepada pihak lain hingga bangsa ini benar-benar bisa merdeka lepas dari segala bentuk penjajahan.

Disamping Anies Bawesdan, Habib Riziek dan ayah mereka, masih banyak lagi tokoh-tokoh wni non pribumi seperti ekonom Kwiek Kian Gie, mantan menlu Ali Alatas,  mantan menkeu Mar’ie Muhammad,  aktivis Soe Hok Gie,  pengarang lagu Syukur sekaligus mantan dubes Vatikan H. Mutahar, dll yang tidak perlu lagi diragukan rasa kebangsaan mereka.

Semoga Allah swt menjauhkan kita dari segala prasangka buruk yang mengakibatkan bangsa ini tidak maju-maju.

Rasulullah Saw bersabda, “Jauhilah olehmu purbasangka, sesungguhnya purbasangka itu pendusta benar (sedusta-dusta pembicaraan). Dan janganlah kamu mendengar rahasia orang, jangan mengintip aib orang, jangan tambah menambahi harga untuk menipu, jangan saling mendengki, benci membenci dan jangan pula bermusuhan. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara”. (HR. Abu Daud dari Abdullah bin Maslamah).

Wallahu ‘alam bish shawwab.

Vien AM.

Jakarta, 23 Oktober 2017.

Umat Islam kembali harus mengelus dada. Pasalnya yaitu keinginan Jokowi untuk menggunakan dana haji milik umat Islam yang jumlahnya trilyunan itu, untuk mempercepat pembangunan.

“Ini sebuah potensi yang sangat besar. Kurang lebih ada Rp80 sampai Rp90 triliun. Jumlahnya triliun, bukan miliar, Rp 93 triliun yang ini kalau dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang besar, juga akan mempercepat pembangunan negara kita,” kata Jokowi dalam sambutannya di peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan peresmian pembukaan Silatnas Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Di luar pro kontra, setuju tidak dan halal tidaknya dana haji dimanfaatkan untuk pembangunan negara, yang jelas umat Islam merasa sakit hati. Bagaimana mungkin dana yang dikumpulkan secara susah payah sedikit demi sedikit oleh sebagian umat yang bermimpi ingin menunaikan rukun Islam ke 5 itu bakal digunakan untuk sesuatu yang bukan tujuannya. Sementara pemerintah selama ini dirasa tidak adil memperlakukan umat Islam.

Kita bisa melihat sendiri bagaimana sikap dan prilaku pemerintah paska gagalnya Ahok dalam pilkada yang baru lalu. Kegagalan mantan gubernur DKI yang naik jabatan lantaran Jokowi terpilih menjadi RI1 itu sebenarnya banyak disebabkan lisannya sendiri yang mengutak-atik ayat suci Al-Quranul Karim. Ialah yang memprovokasi kemarahan umat Islam, bagaikan membangunkan singa tidur yang selama ini tidak begitu memperdulikan ayat-ayat kepemimpinan yang sudah ada sejak 15 abad silam.

Ironisnya, pemerintah malah menyalahkan para ulama, tokoh dan mereka yang ikut dalam demo ABI ( Aksi Bela Islam) meskipun demo tersebut terbukti berjalan rapi dan santun. Maka sejak itulah dimulai kriminalisasi para ulama dan tokoh ABI, pemblokiran situs-situs Islam dll. Mereka tak henti-hentinya difitnah dengan segala macam tudingan, seperti makar, anti Pancasila, anti NKRI, Islam radikal dll. Mereka ini juga  dibenturkan dengan umat agama lain, dituduh intoleran dll. Sesama umat Islam akhirnya saling menjelekkan dan saling tuduh. Inilah tehnik adu domba sesama Muslim yang benar-benar keji dan merusak persaudaraan Islam yang sejatinya merupakan kekuatan yang maha dasyat.

“Perumpamaan orang Islam yang saling mengasihi dan mencintai satu sama lain adalah ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dan tidak bisa tidur ”. (HR.Bukhori).

Terakhir adalah pembubaran HTI dengan alasan makar. FPI beserta 14 ormas lainnya adalah target selanjutnya. Sementara ormas yang jelas-jelas telah mengancam ulama bahkan ada ormas di Papua yang berani mengibarkan bendera Israel bebas dari ancaman pembubaran.

Anehnya lagi, pegawai negri yang dicurigai pernah mendukung kegiatan HTI yang diperkirakan mempunyai anggota dan partisan puluhan ribu orang itu diancam untuk segera mengundurkan diri dari instansi dimana mereka bekerja. Padahal organisasi tersebut selama itu telah mengantongi izin resmi dari pemerintah, dan baru dibubarkan belum lama ini.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/25/otn2ab377-pns-disuruh-keluar-hti-ini-komentar-yusril

Dapat dibayangkan bagaimana kesal dan kecewanya umat Islam diperlakukan seperti itu. Belum lagi ancaman menkeu Sri Mulyani “ Pilih potong gaji pns atau hutang??”.

http://www.gemarakyat.id/menkeu-pilih-utang-atau-gaji-pns-dipotong/

Sebegitu mendesaknyakah keadaan keuangan repubik kita tercinta ini?? Bukankah tugas negara untuk mensejahterakan dan melindungi kepentingan rakyat? Mengapa harus dana haji milik rakyat atau gaji pegawai negri, bukannya gaji atau tunjangan istimewa para pejabat negara yang suka korupsi atau anggaran pejabat yang tidak/kurang penting, seperti pesawat kepresidenan yang super mewah itu misalnya??? Atau kejarlah para koruptor kelas kakap seperti mereka yang merampok dana  BLBI yang jumlahnya trilyunan itu.

Bagaimana pula dengan tax amnesty yang merupakan ide Sri Mulyani dan menurutnya bisa untuk menjerat dan mendapatkan dana segar para konglomerat yang diamankan di bank-bank internasonal. Khususnya konglomerat kelas wahid keturunan Cina yang tak dapat dipungkiri memang lihai dalam berbisnis.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa hampir semua bisnis dan ekonomi negri ini berada dalam cengkeraman 9 taipan tersebut. Hampir semua mega proyek mulai dari pembangunan perumahan, gedung perkantoran, mall hingga pembangunan jalan, jembatan dan proyek pembangkit listrik & energy, merekalah yang memegang kendali.

Tengoklah proyek raksasa pembangunan kota baru Meikarta di Bekasi yang di targetkan akan menjadi saingan Jakarta. Proyek Lippo grup milik James Riyadi bernilai ratusan trilyun ini berencana membangun ratusan pencakar langit yang dibangun sekaligus, meski sebenarnya belum mendapatkan izin resmi dari pemda. Tak dapat dibayangkan berapa besarnya asset dan kekayaan mereka.

http://katadata.co.id/berita/2017/08/02/deddy-mizwar-minta-lippo-hentikan-sementara-proyek-meikarta

http://stabilitas.co.id/home/detail/menguatnya-cengkeraman-sang-naga

http://ekonomi.kompas.com/read/2015/04/25/165045026/Tiongkok.Sapu.Bersih.Proyek.Infrastruktur.Indonesia

Juga bukan rahasia demi nafsu mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara lain maka pemerintahpun nekad berhutang. Ntah berapa besar tepatnya, kepada siapa saja, bagaimana dan kapan hutang tersebut bakal lunas. Apakah semua itu tidak diperhitungkan lebih dahulu?? Tidak adakah standard prioritas mana yang harus didahulukan, yang lebih pro rakyat kecil, selain untuk mengurangi resiko mangkraknya pembangunan?? Atau mungkinkah ada tekanan dari pihak lain hingga pemerintah tidak berani menolak si pemberi hutang??

Yang pasti dengan hutang yang demikian besarnya tak heran bila akhirnya sang pemberi hutangpun dengan mudah ikut masuk ke dalam percaturan politik dan ikut menentukan arah kepemimpinan negri kita tercinta Indonesia. Negri yang katanya menyimpan kekayaan besar yang terpendam ntah dimana.

Padahal Islam yang merupakan ajaran dan agama mayoritas penduduk Indonesia, sejak awal telah melarang kebiasaan buruk berhutang. Tangan di atas ( memberi) lebih baik dari tangan di bawah ( meminta/hutang).

“Berhati-hati kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkn kehinaan di siang hari”.(HR Al-Baihaqi).

Kasus Srilanka di bawah amat sangat patut menjadi renungan kita. Relakah kita bila suatu hari nanti kita mengalami hal serupa???

http://www.beritaislam24h.info/2017/07/tak-bisa-bayar-utang-sri-lanka-lepas.html

Kembali kepada rencana pemerintah untuk memanfaatkan dana haji milik umat Islam yang jumlahnya trilyunan itu. Islam tidak pernah memisahkan masalah keagamaan dengan kenegaraan. Hal yang menjadi momok menakutkan rezim Jokowi, yang menginginkan agar agama tidak di campur-adukkan dengan politik. Rezim yang alergi terhadap bendera tauhid dan kata “ kekhalifahan” hingga harus mengeluarkan perppu pembubaran ormas seperti HTI itu ternyata kini menginginkan dana haji milik umat Islam. Alasannya  untuk biaya infrastruktur.

Bukankah Cina dan Arab Saudi baru saja menggelontorkan pinjaman trilyunan rupiah?? Tidak cukupkah semua itu?? Apa jangan-jangan sudah menguap ntah kemana seperti biasa ???

Dan lagi betulkah dana tersebut untuk biaya infrastruktur, infrastruktur apa, yang mana? Apakah ada kaitannya dengan tujuan utama tabungan haji, perbaikan fasilitas pondokan dan transport di Mekah dan Madinah, misalnya. Karena selama ini kedua fasilitas tersebut kalah jauh dengan apa yang didapat jamaah haji Malaysia.

Bila saja penduduk negri mayoritas Islam, dimana pejabat negara termasuk presiden disumpah dibawah kitab suci Al-Quran, mau sedikit saja memahami makna “ Masuklah kedalam Islam secara kaffah”, masalah hutang sebenarnya tidak  akan menjadi masalah besar.

Adalah Baitul maal yang berdiri pada zaman nabi dan juga para khalifah. Di dalam lembaga ini tersimpan semua dana rakyat termasuk harta pampasan perang, zakat, infak, sodaqoh, wakaf dan lain-lain. Dengan mengelola dana itulah para pemimpin ketika itu berhasil mensejahterakan rakyat tanpa adanya riba seperti bunga, bahkan tanpa harus berhutang kepada siapapun. Itulah zaman keemasan Islam yang tidak dapat dipungkiri sejarah. Mereka benar-benar berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus tergantung negara/pihak lain.

Selama 8 abad Islam dibawah para khalifah berhasil menguasai dunia dalam segala hal baik ekonomi, pembangunan, seni budaya dll. Termasuk kebebasan dalam beragama. Jadi sungguh tidak benar apa yang dikatakan politikus Partai Nasdem yang menuduh sistim khilafah akan memaksa semua orang shalat, berjilbab dll. Berikut pengakuan seorang pemuka Katolik tentang Aceh yang sejak beberapa tahun ini telah menegakkan syariat.

http://www.planetmuslim.id/2017/01/pemuka-agama-katolik-di-aceh-syariat.html?m=1

“Untukmu agamamu dan untukku agamaku”. (TerjemahQS.Al-Kafirun(109):6).

Para pemimpin terutama di zaman kekhalifahan yang 4, tidak hanya menunjukkan keberhasilan yang sifatnya duniawi seperti yang dicapai Barat saat ini. Tetapi juga keberhasilan ukhrowi. Ketakwaan mereka kepada Sang Khalik benar-benar patut diacungi jempol. Demikian pula rakyatnya. Karena pemimpin sejatinya adalah panutan yang harus ditiru.

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.( Terjemah QS. At-Taubah (9);23).

Jadi tak perlu heran bila sekarang ini sebagian besar umat Islam keberatan dana haji yang mereka tabung selama bertahun-tahun dan dicicil sedikit demi sedikit itu akan digunakan pemerintah. Meski kabarnya MUI menyetujui rencana tersebut, tampaknya tidak akan mudah membujuk para pemilik dana haji agar ridho menyerahkan tabungan mereka. Apalagi untuk meyakinkan bahwa dana mereka akan aman, tidak dikorupsi serta dijamin tidak akan mengganggu jadwal keberangkatan mereka.

Wallahu’alam bish shawwab.

Jakarta, 6 Agustus 2017.

Vien AM.